(Resensi Buku Puisi Kolam Anggitan Sapardi Djoko Damono)
Bandung Mawardi
Hari ini Sapardi Djoko Damono masih menyapa kita dengan puisi. Usia tua tak bisa jadi alasan untuk istirahat dari puisi. Tua adalah usia biologis tapi imajinasi belum tentu bebarengan dengan kerentaan. Imajinasi terus disemaikan dengan ketelatenan mengurusi kata dan makna. Sapardi menyuguhkan setumpuk puisi yang dikemas dalam buku Kolam sebagai bukti penyair menunaikan hajat kehidupan.
Puisi-puisi Sapardi masih memiliki ruh dalam kebersahajaan bahasa untuk peluapan makna. Kebersahajaan jadi dalil tanpa harus menutup pintu-pintu tafsir untuk pencarian dan penemuan makna. Konstruksi puisi Sapardi sejak dulu memang mengesankan olahan kata dalam batas otoritas bocah dan nabi. Kata-kata dituliskan dalam tegangan permainan dan perhitungan matang. Pola ini jadi penyebab puisi-puisi lahir dalam kebersahajaan tapi menyapa dengan mengena untuk refleksi.
Kolam dengan muatan 51 puisi ini terbagi menjadi tiga bagian dengan label “Buku Satu”, “Buku Dua”, dan “Buku 3”. Pembagian ini mengesankan pergulatan estetika dalam eksplorasi bentuk dan tematik. Sapardi dengan lihai menunjukkan olahan soneta dalam “Buku Dua”. Pilihan bentuk soneta ini mengingatkan pembaca pada kegandrungan para Pujangga Baru pada tahun 1930-an. Soneta pada masa itu memiliki sifat emansipatif dari bentuk-bentuk puisi lama. Kesadaran emansipatif itu kerap tak dibarengi dengan eksplorasi dalam olahan kata dan makna. Konvensi-konvensi dalam soneta pun diolah penyair mirip dengan penerimaan atas bentuk-bentuk puisi lama: pantun atau syair.
Sapardi menghadirkan puisi dalam bentuk soneta sejumlah lima belas. Bentuk soneta ini jadi pertaruhan untuk mengeksplorasi bahasa dan tema. Kehadiran 15 sonet itu membuktikan laku estetik yang matang dan istiqomah. Simaklah bait awal dalam “Sonet 4” ini: “Hidup terasa benar-benar tak mau redup/ketika sudah kaudengar pesan:/suatu hari semua bunyi rapat tertutup”/Penyanyi itu tuli. Suaramu terdengar pelahan. Bentuk soneta tak jadi hambatan pada penyair untuk melepaskan keliaran imajinasi dalam tatanan kata bersahaja.
Efek puitis jadi perhitungan matang untuk kehadiran soneta yang liris dan musikal. Bunyi jadi ruh untuk soneta mengucapkan diri. Perkara bunyi ini yang kerap diajukan Sapardi sebagai proposal dalam laku estetik menulis puisi. Bunyi adalah lambaran estetika untuk penyair sanggup menuliskan puisi yang berbunyi alias bernyawa. Simaklah dua bait akhir dalam “Sonet 13” yang sadar bunyi untuk olahan tematik hujan: Butir-butir hujan menderas dari sudur-sudut daun itu/tepat ketika kita lewat. Kupandang ke atas./Pohon itu tak lagi menatapmu. Membasahi kerudungmu,/meluncur ke pundakmu. Dibiarkannya kita melintas.//Kita pun bergegas agar segera sampai ke ujung jalan/tanpa bicara. Tak lagi berniat menafsirkan titik hujan? Soneta ini berbunyi dan mungkin memberi ekstase imajinasi.
Kebersahajaan puisi-puisi Sapardi tidak sekadar mengurusi olahan estetika tanpa kesadaran tematik. Tema tentang diri (manusia) memang menjadi pokok dalam pertaruhan estetika. Kesadaran itu digenapi dengan olahan puisi untuk mengisahkan sosok-sosok dalam peristiwa atau lakon kecil atau besar. Pilihan tematik jadi bab penting dari kepekaan Sapardi atas tegangan fakta dan fiksi.
Sapardi dalam puisi “Kota Kami” dengan kritis mengajukan lakon kota dalam tarikan masa lalu dan proses perubahan yang cepat. Kritik dengan puisi bersahaja ini memiliki efek imajinasi yang kental untuk dihadapkan dengan realitas kota hari ini. Sapardi menulis: Kota kami telah menyaksikan gedung-gedung dan pabrik-/pabrik dibangun sampai tumpah ruah keluar dari pinggir-/pinggirnya.//Dulu, kata dongeng itu, pernah ada sebuah danau agak di/pinggirnya tapi ia tidak ingat lagi kapan suasana yang mungkin/bisa menenteramkan hati itu tak lagi ada. Kritik keras ini berbunyi dalam puisi yang tak jatuh sebagai kumpulan kata untuk demonstrasi.
Sapardi pun mengajukan kritik dalam puisi “Asap Pabrik.” Puisi ini liris mengucapkan kritik untuk kesadaran ekologis, teologis, dan filosofis. Sapardi dengan canggih memerkarakan asap dalam jalinan imajinasi yang bertumpuk. Asap tak sekadar jadi tanda untuk polusi tapi juga tanda untuk kesadaran imperatif terhadap alam, manusia,. dan Tuhan. Simaklah: asap pabrik di kota/membumbung, hanya Tuhan/yang tahu ke mana//hanya Tuhan yang tahu/kenapa ia membumbung/dari cerobong itu//hanya kita tak tahu/hubungan antara asap dan Tuhan -//yang sama sekali tidak pernah/menyembunyikan apa pun/dari kita.
Membaca puisi-puisi Sapardi dalam Kolam seperti membuat babak lanjutan dari buku puisi DukaMu Abadi, Mata Pisau, Perahu Kertas, Hujan Bulan Juni, Mata Jendela, Ayat-Ayat Api, dan Ada Berita Apa Hari Ini, Den Sastro? Babak lanjutan ini membuktikan Sapardi belum lelah mengurusi dan membunyikan kata dan makna. Buku Kolam memang jado kolam imajinasi atas pelbagai peristiwa dan lakon untuk refleksi. Puisi ternyata masih ingin menyapa meski usia renta.
Buku puisi Kolam tentu jadi pertaruhan penyair untuk laku kreatif dalam olahan estetika puisi. Sapardi telah menuliskan dan menyuguhkan puisi pada pembaca. Silakan pembaca memberi nilai dan membalas sapaan puisi. Sapardi mafhum bahwa kehadiran puisi bukan kehadiran jawaban atau konklusi tapi perumusan tanya untuk godaan mencari-menemukan jawab pada pembaca. Dalil ini disajikan dalam puisi “Ketika Kita Membuka Lembaran Kertas Ini.” Simaklah dalam kaitan dengan kehadiran tanya dalam puisi: Ketika kita membuka puisi ini apakah lembaran/lembaran kertas ini bertanya untuk apa? Puisi ini telah menyapa dan menanyakan. Pembaca mau apa?
Dimuat di Suara Merdeka (14 Juni 2009)
Jumat, 03 Juli 2009
Sandiwara itu Propaganda!
(Resensi Buku Sandiwara dan Perang Anggitan Fandy Hutari)
Bandung Mawardi
Fragmen sejarah sandiwara pada masa Jepang terkuak dan memiliki arti dalam buku ini. Studi Fandy Hutari seperti menggenapi kerja H.B. Jassin dalam studi Kesusastraan di Masa Jepang (1969). Masa pendudukan Jepang (1942-1945) kerap diklaim sebagai masa menentukan untuk perubahan nasib kesusastraan dan sandiwara. A. Teeuw, Ajip Rosidi, Jakob Sumardjo, dan H.B. Jassin mengakui bahwa masa pendek itu telah memberi ruh lain dalam pembentukan sastra Indonesia modern. Bagaimana dengan nasib sandiwara?
Peringatan H.B. Jassin (1969: 7): “Menafikan kesusastraan dalam zaman Jepang adalah menafikan suatu wajah kehidupan dalam perjalanan membentuk sejarah.” Peringatan itu pantas menajdi dalil untuk kehadiran buku Sandiwara dan Perang sebagai studi atas nasib sandiwara dalam masa pendudukan Jepang. Penulis buku ini mengakui bahwa sejarah sandiwara pada masa Jepang tak mungkin diabaikan dalam alur sejarah teater Indonesia modern. Sandiwara pada masa itu kental dengan intervensi kekuasaan untuk propaganda. Wajah politis itu kerap terpinggirkan dan terabaikan dalam sejarah sandiwara modern Indonesia. Fandy Hutari dengan teliti melakukan pendataan dan penafsiran dalam konteks zaman 1940-an untuk mengetahui proses pembentukan sandiwara Indonesia modern dalam bayang-bayang kolonial.
Proses penulisan buku ini mendapati stimulus dari buku Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa (1942-1945) garapan Aiko Kurasawa, artikel Sandiwara di Zaman Jepang (1978) tulisan Kamajaya, Film Indonesia Bagian I (1900-1950) garapan Taufik Abdullah, S.M. Ardan, Misbach Yusa Biran, Perkembangan Teater Modern dan Sastra Drama Indonesia garapan Jakob Sumardjo.
Penulis melakukan penelusuran sejarah sandiwara mulai dari 1925-1941 sebelum sampai pada fokus nasib sandiwara pada masa pendudukan Jepang. Tahun 1925 diakui penulis sebagai fase menentukan untuk pembaharuan dalam jagad sandiwara. Pembaharuan itu sebagai pembeda atas zaman stambul atau opera. Contoh pembaharuan tampak pada Perkumpulan Sandiwara Miss Riboet Orion (1925) dengan pimpinan Tio Tek Djien dan Perkumpulan Sandiwara The Malay Opera Dardanella (1926) dengan pimpinan A. Piedro. Dua kelompok sandiwara itu terlibat dalam persaingan sengit untuk meraih perhatian publik dengan garapan pertunjukkan modern.
Persaingan tergambarkan dalam buku Gelombang Hidupku: Dwi Ja dari Dardanella (1982) anggitan Ramadhan K.H. Persaingan tampak dalam perang reklame dengan menghabiskan dana 6.000 gulden pada 30 Oktober 1931. Dardanella memainkan lakon Dr. Samsi dan Miss Riboet Orion memainkan lakon Gagak Solo. Persaingan sengit dan mahal membuat Miss Riboet Orion bubar pada tahun 1934 dan Dardanella mencapai puncak popularitas meski dalam waktu singkat. Dardanella pun tamat riwayat pada tahun 1935 karena tokoh-tokoh kunci melakukan pentas keliling Asia.
Dua kasus dua perkumpulan sandiwara itu jadi representasi kondisi surut dalam sandiwara Indonesia sejak 1938 sampai 1941. Popularitas film pada masa itu juga ikut mempengaruhi sandiwara mati suri karena tokoh-tokoh sandiwara hijrah ke film dan publik gandrung menikmati tontonan film. Ajip Rosidi (1965) mencatat bahwa pada masa surut itu hanya ada terbitan dua naskah sandiwara: Pembalasannya anggitan Sa’adah Alim dan Gadis Modern anggitan Adlin Affandi. Kehadiran dua naskah itu tak sanggup menggairahkan jagad sandiwara pada tahun 1940-1941.
Pendudukkan Jepang pada tahun 1942 menjadi titik balik untuk kehidupan sandiwara dalam wajah lain. Jepang memakai propaganda sebagai dalil untuk legitimasi kekuasaan. Sendenbu (Departemen Propaganda) dibentuk untuk menagani sistem dan operasionalisasi propaganda dengan memanfaatkan fil, surat kabar, pamflet, buku, poster, foto, siaran radio, pidato, seni pertunjukkan tradisional, dan seni sandiwara modern. Fandy Hutari menafsirkan bahwa sandiwara modern dipilih sebagai alat propaganda karena dapat menggelorakan perasaan orang banyak. Penguatan untuk propaganda dalam sandiwara tampak kentara mulai tahun 1944-1945.
Sendenbu dalam praktik propaganda dibantu oleh Keimin Bunka Shidoso (Kantor Pusat Kebudayaan) dengan tugas: (1) mempromosikan kesenian-kesenian tradisional Indonesia; (2) mendidik dan melatih seniman-seniman Indonesia; (3) memperkenalkan dan menyebarkan kebudayaan Jepang. Realisasi dari kerja Sendenbu itu adalah pendirian Sekolah Tonil di Jakarta pada tahun 1942. Sekolah ini memiliki tujuan untuk mendidik penulis naskah profesional, aktor, dan kerabat sandiwara dengan orientasi untuk propaganda.
Beberapa catatan menyebutkan bahwa sejak 1942 sandiwara seperti menemukan ruh kembali untuk mengisi fragmen sejarah Indonesia. Armijn Pane menengarai kebangkitan itu mendapati pengaruh dari program propaganda Jepang. Perkumpulan sandiwara pun tumbuh dengan gairah zaman antara lain: Tjahaja Asia, Bintang Soerabaja, Dewi Mada, Tjahaja Timoer, Bintang Warnasari, Sinar Sari, Persafi, dan Maya. Perkumpulan Sandiwara Penggemar Maya berdiri pada 27 Mei 1944 dengan tokoh Usmar Ismail, El Hakim (Aboe Hanifah), Rosihan Anwar, D. Djajakoesoema, dan Surjo Soemanto. Kelompok ini jadi bukti pembaharuan sandiwara modern di Indonesia meski susah melepaskan diri dari pengaruh kolonial Jepang dengan dalil propaganda.
Propaganda berasal dari bahasa Latin propagare berarti perluasan atau penyebarluasan. Harry Shaw (1972) mengartikan propaganda sebagai informasi, ide-ide, atau gosip yang disebarluaskan untuk mendukung atau menghancurkan seseorang, kelompok, gerakan, keyakinan, lembaga, atau bangsa. James E. Comb dan Nimmo (1994) mengartikan propaganda sebagai ikhtiar mempengaruhi opini dan tingkah laku (Sunu Wasono, Sastra Propaganda, 2007).
Konsep dan teknik propaganda dalam masa Jepang dijelaskan Fandy Hutari dalam tiga media: (1) propaganda dalam pertunjukkan perkumpulan sandiwara; (2) propaganda melalui siaran sandiwara radio; dan (3) pesan propaganda dalam naskah lakon sandiwara.
Dalil propaganda itu kentara dalam pengumuman di koran Asia Raya (20 September 1943) mengenai sayembara mengarang cerita sandiwara oleh Keimin Bunka Shidosho. Tema sayembara adalah anjuran tentang semangat cinta tanah air, keikhalasan berkorban demi kepentingan umum, dan semangat membela tanah air. Pemenang sayembara: F.A. Tamboenan (Poesaka Sedjati dari Seorang Ajah), J. Hoetagalung (Koeli dan Roomusya), A.M. Soekma Rahayoe (Banteng Bererong), S. Yamamato (Kemenangan Tertanggoeng), R. Srimoertono (Penginapan Noesantara), dan Nakao Masakozu (Seroean Zaman). Sandiwara memang pantas jadi propaganda? Begitukah?
Dimuat di Lampung Post (14 Juni 2009)
Bandung Mawardi
Fragmen sejarah sandiwara pada masa Jepang terkuak dan memiliki arti dalam buku ini. Studi Fandy Hutari seperti menggenapi kerja H.B. Jassin dalam studi Kesusastraan di Masa Jepang (1969). Masa pendudukan Jepang (1942-1945) kerap diklaim sebagai masa menentukan untuk perubahan nasib kesusastraan dan sandiwara. A. Teeuw, Ajip Rosidi, Jakob Sumardjo, dan H.B. Jassin mengakui bahwa masa pendek itu telah memberi ruh lain dalam pembentukan sastra Indonesia modern. Bagaimana dengan nasib sandiwara?
Peringatan H.B. Jassin (1969: 7): “Menafikan kesusastraan dalam zaman Jepang adalah menafikan suatu wajah kehidupan dalam perjalanan membentuk sejarah.” Peringatan itu pantas menajdi dalil untuk kehadiran buku Sandiwara dan Perang sebagai studi atas nasib sandiwara dalam masa pendudukan Jepang. Penulis buku ini mengakui bahwa sejarah sandiwara pada masa Jepang tak mungkin diabaikan dalam alur sejarah teater Indonesia modern. Sandiwara pada masa itu kental dengan intervensi kekuasaan untuk propaganda. Wajah politis itu kerap terpinggirkan dan terabaikan dalam sejarah sandiwara modern Indonesia. Fandy Hutari dengan teliti melakukan pendataan dan penafsiran dalam konteks zaman 1940-an untuk mengetahui proses pembentukan sandiwara Indonesia modern dalam bayang-bayang kolonial.
Proses penulisan buku ini mendapati stimulus dari buku Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa (1942-1945) garapan Aiko Kurasawa, artikel Sandiwara di Zaman Jepang (1978) tulisan Kamajaya, Film Indonesia Bagian I (1900-1950) garapan Taufik Abdullah, S.M. Ardan, Misbach Yusa Biran, Perkembangan Teater Modern dan Sastra Drama Indonesia garapan Jakob Sumardjo.
Penulis melakukan penelusuran sejarah sandiwara mulai dari 1925-1941 sebelum sampai pada fokus nasib sandiwara pada masa pendudukan Jepang. Tahun 1925 diakui penulis sebagai fase menentukan untuk pembaharuan dalam jagad sandiwara. Pembaharuan itu sebagai pembeda atas zaman stambul atau opera. Contoh pembaharuan tampak pada Perkumpulan Sandiwara Miss Riboet Orion (1925) dengan pimpinan Tio Tek Djien dan Perkumpulan Sandiwara The Malay Opera Dardanella (1926) dengan pimpinan A. Piedro. Dua kelompok sandiwara itu terlibat dalam persaingan sengit untuk meraih perhatian publik dengan garapan pertunjukkan modern.
Persaingan tergambarkan dalam buku Gelombang Hidupku: Dwi Ja dari Dardanella (1982) anggitan Ramadhan K.H. Persaingan tampak dalam perang reklame dengan menghabiskan dana 6.000 gulden pada 30 Oktober 1931. Dardanella memainkan lakon Dr. Samsi dan Miss Riboet Orion memainkan lakon Gagak Solo. Persaingan sengit dan mahal membuat Miss Riboet Orion bubar pada tahun 1934 dan Dardanella mencapai puncak popularitas meski dalam waktu singkat. Dardanella pun tamat riwayat pada tahun 1935 karena tokoh-tokoh kunci melakukan pentas keliling Asia.
Dua kasus dua perkumpulan sandiwara itu jadi representasi kondisi surut dalam sandiwara Indonesia sejak 1938 sampai 1941. Popularitas film pada masa itu juga ikut mempengaruhi sandiwara mati suri karena tokoh-tokoh sandiwara hijrah ke film dan publik gandrung menikmati tontonan film. Ajip Rosidi (1965) mencatat bahwa pada masa surut itu hanya ada terbitan dua naskah sandiwara: Pembalasannya anggitan Sa’adah Alim dan Gadis Modern anggitan Adlin Affandi. Kehadiran dua naskah itu tak sanggup menggairahkan jagad sandiwara pada tahun 1940-1941.
Pendudukkan Jepang pada tahun 1942 menjadi titik balik untuk kehidupan sandiwara dalam wajah lain. Jepang memakai propaganda sebagai dalil untuk legitimasi kekuasaan. Sendenbu (Departemen Propaganda) dibentuk untuk menagani sistem dan operasionalisasi propaganda dengan memanfaatkan fil, surat kabar, pamflet, buku, poster, foto, siaran radio, pidato, seni pertunjukkan tradisional, dan seni sandiwara modern. Fandy Hutari menafsirkan bahwa sandiwara modern dipilih sebagai alat propaganda karena dapat menggelorakan perasaan orang banyak. Penguatan untuk propaganda dalam sandiwara tampak kentara mulai tahun 1944-1945.
Sendenbu dalam praktik propaganda dibantu oleh Keimin Bunka Shidoso (Kantor Pusat Kebudayaan) dengan tugas: (1) mempromosikan kesenian-kesenian tradisional Indonesia; (2) mendidik dan melatih seniman-seniman Indonesia; (3) memperkenalkan dan menyebarkan kebudayaan Jepang. Realisasi dari kerja Sendenbu itu adalah pendirian Sekolah Tonil di Jakarta pada tahun 1942. Sekolah ini memiliki tujuan untuk mendidik penulis naskah profesional, aktor, dan kerabat sandiwara dengan orientasi untuk propaganda.
Beberapa catatan menyebutkan bahwa sejak 1942 sandiwara seperti menemukan ruh kembali untuk mengisi fragmen sejarah Indonesia. Armijn Pane menengarai kebangkitan itu mendapati pengaruh dari program propaganda Jepang. Perkumpulan sandiwara pun tumbuh dengan gairah zaman antara lain: Tjahaja Asia, Bintang Soerabaja, Dewi Mada, Tjahaja Timoer, Bintang Warnasari, Sinar Sari, Persafi, dan Maya. Perkumpulan Sandiwara Penggemar Maya berdiri pada 27 Mei 1944 dengan tokoh Usmar Ismail, El Hakim (Aboe Hanifah), Rosihan Anwar, D. Djajakoesoema, dan Surjo Soemanto. Kelompok ini jadi bukti pembaharuan sandiwara modern di Indonesia meski susah melepaskan diri dari pengaruh kolonial Jepang dengan dalil propaganda.
Propaganda berasal dari bahasa Latin propagare berarti perluasan atau penyebarluasan. Harry Shaw (1972) mengartikan propaganda sebagai informasi, ide-ide, atau gosip yang disebarluaskan untuk mendukung atau menghancurkan seseorang, kelompok, gerakan, keyakinan, lembaga, atau bangsa. James E. Comb dan Nimmo (1994) mengartikan propaganda sebagai ikhtiar mempengaruhi opini dan tingkah laku (Sunu Wasono, Sastra Propaganda, 2007).
Konsep dan teknik propaganda dalam masa Jepang dijelaskan Fandy Hutari dalam tiga media: (1) propaganda dalam pertunjukkan perkumpulan sandiwara; (2) propaganda melalui siaran sandiwara radio; dan (3) pesan propaganda dalam naskah lakon sandiwara.
Dalil propaganda itu kentara dalam pengumuman di koran Asia Raya (20 September 1943) mengenai sayembara mengarang cerita sandiwara oleh Keimin Bunka Shidosho. Tema sayembara adalah anjuran tentang semangat cinta tanah air, keikhalasan berkorban demi kepentingan umum, dan semangat membela tanah air. Pemenang sayembara: F.A. Tamboenan (Poesaka Sedjati dari Seorang Ajah), J. Hoetagalung (Koeli dan Roomusya), A.M. Soekma Rahayoe (Banteng Bererong), S. Yamamato (Kemenangan Tertanggoeng), R. Srimoertono (Penginapan Noesantara), dan Nakao Masakozu (Seroean Zaman). Sandiwara memang pantas jadi propaganda? Begitukah?
Dimuat di Lampung Post (14 Juni 2009)
Proyek Karanganyar Moncer?
Bandung Mawardi
Karanganyar mulai intensif melakukan pencitraan dan penguatan diri sebagai kabupaten potensial, aktif, produktif, progresif alias moncer. Keberhasilan meraih penghargaan Adipura pada tahun 2009 merupakan contoh kerja keras dari pemkab, pelbagai instansi, dan partisipasi publik. Pemerolehan Adipura selama tiga tahun terakhir menjadi pembuktian bahwa Karanganyar memiliki antusiasme untuk menggerakkan diri dalam proses kemajuan atas nama perubahan. Antusiasme ditampakkan dengan pelbagai ekspresi mulai dari bentuk kasat mata sampai ekspresi pada mentalitas.
Peristiwa kirab Adipura mengesankan ada rasa kemenangan atas ikhtiar menjaga kebersihan daerah. Kemenangan dengan penghargaan tentu mengandung legitimasi secara politik, ekonomi, sosial, dan kultural. Adipura sebagai penghargaan kebersihan mencakup implikasi sinergi kerja pelbagai unsur dalam mencitrakan dan merealisasikan program-program di kabupaten. Pencitraan cenderung jadi modal besar untuk memberi spirit dan kepercayaan atas nama optimisme. Optimisme itu diterjemahkan sebagai proyek untuk membuat Karanganyar menjadi moncer di hadapan daerah-daerah lain dalam ranah provinsi dan nasional.
Pemerolehan Adipura memicu Pemkab Karanganyar untuk terus memberi kerja keras dan pembuktian untuk kemajuan. Gagasan Bupati Rina Iriani mulai digulirkan untuk melengkapi penghargaan Adipura dengan program pemusatan para pedagang kaki lima. Gagasan ini sengaja jadi paket primer untuk mengapresiasi Adipura secara riil dengan lokomotif dari pemkab. Rina Iriani membayangkan bahwa dengan pemusatan pedagang kaki lima dalam lokasi-lokasi tertentu bisa jadi jaminan kebersihan lingkungan terjaga. Pembayangan ini normatif meski kadang masih mengabaikan efek-efek lain dari model pemusatan.
Rina Iriani dalam wawancara dengan sebuah harian nasional mengungkapkan bahwa ada niat untuk mengelompokkan para pedagang kaki lima dalam klasifikasi seusai materi dagangan. Rina Iriani mencontohkan kalau para pedagang kaki lima penjual makanan digabungkan dengan nama Pujasera (Pusat Jajanan Selera Rakyat). Pembayangan program untuk para pedagang kaki lima ini memang cukup realistis bisa direalisasikan tapi masih mengandung tanya tak optimis. Mungkinkah dengan pemusatan bakal membuat para pedagang menerima kompensasi berimbang dalam bentuk penghasilan? Mungkinkah konsumen mendapati kenikmatan dalam transaksi dan laku makan?
Program pemusatan memang godaan administratif untuk pengelola daerah. Pemusatan kerja ekonomi dengan penentuan klasifikasi seragam tentu memudahkan pengelolaan dan pengontrolan. Dalil ini tentu tak akomodatif dengan keniscayaan perbedaan dan penyebaran. Pemusatan pedagang makanan justru akan membuat titik-titik sebaran di pelbagai wilayah tidak memiliki kemungkinan tumbuh dengan dialektika ekonomi. Sebaran wilayah kerja pedagang makanan niscaya memberi pilihan-pilihan ekonomi, sosial, dan kultural dengan mobilitas pembeli untuk mendatangi dan mengalami ruang-ruang berbeda.
Pemusatan juga menimbulkan kecurigaan ada pemanjaan terhadap konsumen karena hadir dalam satu lokasi lalu bisa memilih jenis makanan apas saja dari daerah mana saja. Pemanjaan bisa melahirkan risiko kehilangan pengalaman-pengalaman alamiah dan semi artifisial dari totalitas kehadiran makanan, pedagang, dan ruang. Makanan adalah juru bicara dari gerak dialektis manusia untuk mengerjakan sesuatu dengan pencapaian kompleks. Makanan khas dari daerah tertentu mesti enak untuk dinikmati dengan kehadiran di daerah itu sebagai legitimasi kultur makan. Pemusatan mungkin bakal memunculkan impresi artifisial dengan penghilangan faktor dan potensi alamiah makanan dan proses makan.
Program dari Rina Iriani mengesankan ada bentuk adopsi dari kasus di Kota Solo mengenai Galabo (Gladag Langen Bogan) dan target dari Pemkot Solo untuk membentuk pusat-pusat jajanan di pelbagai titik di wilayah Solo. Program Pujasera mesti mengacu pada penilaian dan pembuktian kritis terhadap keberadaan pusat-pusat jajanan di daerah lain. Pembelajaran dilakukan untuk mendapati fondasi dalam menyusun argumentasi dan menentukan orientasi dengan kesadaran risiko. Program pendirian pusat jajanan memang tidak susah tapi bisa memunculkan kerepotan ketika tak memiliki prosedur elegan dan antisipasi penyelesaian masalah.
Rina Iriani mengajukan contoh lokasi untuk program Pujasera di Pasar Papahan (Tasikmadu) dan terminal agrobisnis Karangpandan. Pemilihan lokasi dengan jarak agak berjauhan mungkin dijadikan alasan untuk memberi akses bagi penduduk bisa memilih lokasi terdekat. Penentuan lokasi membutuhkan pertimbangan progresivitas roda ekonomi lokal dengan ukuran operasionalisasi modal dan sirkulasi uang antara pelaku-peleku ekonomi. Kesadaran terhadap konsumen secara kuantitaif dan kualitatif juga perlu dijadikan pertimbangan matang untuk memberi jaminan para pedagang sanggup mengembalikan modal dan mendapati keuntungan.
Gagasan dari Rina Iriani membutuhkan apresiasi untuk kemungkinan realisasi atau perubahan (modifikasi). Optimisme memang jadi modal besar untuk pelaksanaan program tapi mesti diimbangi dengan anutan terhadap fakta empiris mengenai kondisi ekonomi, politik, sosial, dan kultural. Perayaan atas perolehan Adipura dan pembuatan program lanjutan pemusatan para pedagang kaki lima mungkin jadi ikhtiar untuk membuat Karanganyar moncer di hadapan publik sendiri dan para pengunjung dari daerah lain. Kemonceran merupakan godaan dari kerja keras pemkab dalam menjalankan amanah dan pembuktian pencapaian target-target untuk legitimasi pemerintahan.
Niat dan laku untuk moncer mesti menghindari sensansi atau kontroversi karena mengandung risiko tak rasional. Proyek Karanganyar moncer tentu membutuhkan refleksi dan evaluasi kritis dengan pengalaman historis dan empiris. Karanganyar pada tahun-tahun kemarin sudah menampakkan gejala ingin moncer secara artifisial dengan pemecahan rekor MURI untuk pelbagai acara dengan label seni dan kultur atas nama tradisi. Labelitas itu terjadi untuk memberi klaim bahwa Karanganyar mungkin menjadi pusat perhatian. Efek dari proyek moncer itu hanya bertahan dalam waktu pendek. Pengalaman dan fakta itu bisa jadi acuan untuk merumuskan Karanganyar moncer dengan program-program aktif, positif, dan progresif. Moncer jangan jadi jebakan untuk kerapuhan mekanisme dan prosedur menggerakan spirit publik dalam kerja ekonomi. Orientasi primer adalah memunculakan kesadaran terhadap dalil dan pamrih dalam kerja kolektif atas nama kepentingan daerah tanpa harus terjadi penundukkan spirit publik oleh desain dari birokrasi. Begitu.
Dimuat di Suara Merdeka (19 Juni 2oo9)
Karanganyar mulai intensif melakukan pencitraan dan penguatan diri sebagai kabupaten potensial, aktif, produktif, progresif alias moncer. Keberhasilan meraih penghargaan Adipura pada tahun 2009 merupakan contoh kerja keras dari pemkab, pelbagai instansi, dan partisipasi publik. Pemerolehan Adipura selama tiga tahun terakhir menjadi pembuktian bahwa Karanganyar memiliki antusiasme untuk menggerakkan diri dalam proses kemajuan atas nama perubahan. Antusiasme ditampakkan dengan pelbagai ekspresi mulai dari bentuk kasat mata sampai ekspresi pada mentalitas.
Peristiwa kirab Adipura mengesankan ada rasa kemenangan atas ikhtiar menjaga kebersihan daerah. Kemenangan dengan penghargaan tentu mengandung legitimasi secara politik, ekonomi, sosial, dan kultural. Adipura sebagai penghargaan kebersihan mencakup implikasi sinergi kerja pelbagai unsur dalam mencitrakan dan merealisasikan program-program di kabupaten. Pencitraan cenderung jadi modal besar untuk memberi spirit dan kepercayaan atas nama optimisme. Optimisme itu diterjemahkan sebagai proyek untuk membuat Karanganyar menjadi moncer di hadapan daerah-daerah lain dalam ranah provinsi dan nasional.
Pemerolehan Adipura memicu Pemkab Karanganyar untuk terus memberi kerja keras dan pembuktian untuk kemajuan. Gagasan Bupati Rina Iriani mulai digulirkan untuk melengkapi penghargaan Adipura dengan program pemusatan para pedagang kaki lima. Gagasan ini sengaja jadi paket primer untuk mengapresiasi Adipura secara riil dengan lokomotif dari pemkab. Rina Iriani membayangkan bahwa dengan pemusatan pedagang kaki lima dalam lokasi-lokasi tertentu bisa jadi jaminan kebersihan lingkungan terjaga. Pembayangan ini normatif meski kadang masih mengabaikan efek-efek lain dari model pemusatan.
Rina Iriani dalam wawancara dengan sebuah harian nasional mengungkapkan bahwa ada niat untuk mengelompokkan para pedagang kaki lima dalam klasifikasi seusai materi dagangan. Rina Iriani mencontohkan kalau para pedagang kaki lima penjual makanan digabungkan dengan nama Pujasera (Pusat Jajanan Selera Rakyat). Pembayangan program untuk para pedagang kaki lima ini memang cukup realistis bisa direalisasikan tapi masih mengandung tanya tak optimis. Mungkinkah dengan pemusatan bakal membuat para pedagang menerima kompensasi berimbang dalam bentuk penghasilan? Mungkinkah konsumen mendapati kenikmatan dalam transaksi dan laku makan?
Program pemusatan memang godaan administratif untuk pengelola daerah. Pemusatan kerja ekonomi dengan penentuan klasifikasi seragam tentu memudahkan pengelolaan dan pengontrolan. Dalil ini tentu tak akomodatif dengan keniscayaan perbedaan dan penyebaran. Pemusatan pedagang makanan justru akan membuat titik-titik sebaran di pelbagai wilayah tidak memiliki kemungkinan tumbuh dengan dialektika ekonomi. Sebaran wilayah kerja pedagang makanan niscaya memberi pilihan-pilihan ekonomi, sosial, dan kultural dengan mobilitas pembeli untuk mendatangi dan mengalami ruang-ruang berbeda.
Pemusatan juga menimbulkan kecurigaan ada pemanjaan terhadap konsumen karena hadir dalam satu lokasi lalu bisa memilih jenis makanan apas saja dari daerah mana saja. Pemanjaan bisa melahirkan risiko kehilangan pengalaman-pengalaman alamiah dan semi artifisial dari totalitas kehadiran makanan, pedagang, dan ruang. Makanan adalah juru bicara dari gerak dialektis manusia untuk mengerjakan sesuatu dengan pencapaian kompleks. Makanan khas dari daerah tertentu mesti enak untuk dinikmati dengan kehadiran di daerah itu sebagai legitimasi kultur makan. Pemusatan mungkin bakal memunculkan impresi artifisial dengan penghilangan faktor dan potensi alamiah makanan dan proses makan.
Program dari Rina Iriani mengesankan ada bentuk adopsi dari kasus di Kota Solo mengenai Galabo (Gladag Langen Bogan) dan target dari Pemkot Solo untuk membentuk pusat-pusat jajanan di pelbagai titik di wilayah Solo. Program Pujasera mesti mengacu pada penilaian dan pembuktian kritis terhadap keberadaan pusat-pusat jajanan di daerah lain. Pembelajaran dilakukan untuk mendapati fondasi dalam menyusun argumentasi dan menentukan orientasi dengan kesadaran risiko. Program pendirian pusat jajanan memang tidak susah tapi bisa memunculkan kerepotan ketika tak memiliki prosedur elegan dan antisipasi penyelesaian masalah.
Rina Iriani mengajukan contoh lokasi untuk program Pujasera di Pasar Papahan (Tasikmadu) dan terminal agrobisnis Karangpandan. Pemilihan lokasi dengan jarak agak berjauhan mungkin dijadikan alasan untuk memberi akses bagi penduduk bisa memilih lokasi terdekat. Penentuan lokasi membutuhkan pertimbangan progresivitas roda ekonomi lokal dengan ukuran operasionalisasi modal dan sirkulasi uang antara pelaku-peleku ekonomi. Kesadaran terhadap konsumen secara kuantitaif dan kualitatif juga perlu dijadikan pertimbangan matang untuk memberi jaminan para pedagang sanggup mengembalikan modal dan mendapati keuntungan.
Gagasan dari Rina Iriani membutuhkan apresiasi untuk kemungkinan realisasi atau perubahan (modifikasi). Optimisme memang jadi modal besar untuk pelaksanaan program tapi mesti diimbangi dengan anutan terhadap fakta empiris mengenai kondisi ekonomi, politik, sosial, dan kultural. Perayaan atas perolehan Adipura dan pembuatan program lanjutan pemusatan para pedagang kaki lima mungkin jadi ikhtiar untuk membuat Karanganyar moncer di hadapan publik sendiri dan para pengunjung dari daerah lain. Kemonceran merupakan godaan dari kerja keras pemkab dalam menjalankan amanah dan pembuktian pencapaian target-target untuk legitimasi pemerintahan.
Niat dan laku untuk moncer mesti menghindari sensansi atau kontroversi karena mengandung risiko tak rasional. Proyek Karanganyar moncer tentu membutuhkan refleksi dan evaluasi kritis dengan pengalaman historis dan empiris. Karanganyar pada tahun-tahun kemarin sudah menampakkan gejala ingin moncer secara artifisial dengan pemecahan rekor MURI untuk pelbagai acara dengan label seni dan kultur atas nama tradisi. Labelitas itu terjadi untuk memberi klaim bahwa Karanganyar mungkin menjadi pusat perhatian. Efek dari proyek moncer itu hanya bertahan dalam waktu pendek. Pengalaman dan fakta itu bisa jadi acuan untuk merumuskan Karanganyar moncer dengan program-program aktif, positif, dan progresif. Moncer jangan jadi jebakan untuk kerapuhan mekanisme dan prosedur menggerakan spirit publik dalam kerja ekonomi. Orientasi primer adalah memunculakan kesadaran terhadap dalil dan pamrih dalam kerja kolektif atas nama kepentingan daerah tanpa harus terjadi penundukkan spirit publik oleh desain dari birokrasi. Begitu.
Dimuat di Suara Merdeka (19 Juni 2oo9)
Langganan:
Postingan (Atom)