Bandung Mawardi
Rezim iklan terus menguasai tatanan hidup dari perkara sepele sampai politik. Manusia hidup dalam rezim iklan yang selalu memberi perintah dan sihir. Iklan menjelma doa untuk menikmati dan menyelamatkan hidup? Rezim ini telah melenakan manusia dalam ambang batas fakta dan fiksi.
Sejarah iklan bisa dirunut sejak zaman Yunani Kuno. Para penjaja di Athena kerap menwarkan barang-barang dagangan kosmetik merk Aesclyptos dengan iklan lisan. Iklan itu puisi atau lirik untuk dinyanyikan: “Demi mata bersinar, demi pipi bagaikan fajar, demi kecantikan yang hanya akan sirna sesudah masa remaja purna, demi harga sebagai alasannya, kaum perempuan yang mengerti, akan membeli kosmetik Aesclyptos.” Iklan pun mulai berkembang pada zaman Rowami dengan tulisan di papan pengumuman. Isi iklan saat itu antara lain untuk mencari budak-budak yang melarikan diri dan mengumumkan pertandingan gladiator.
Iklan telah menjadi tanda kehidupan untuk geliat ekonomi, sosial, politik, seni, dan kebudayaan. Proses perkembangan iklan menunjukkan progresivitas kreativitas manusia untuk menebar sihir-sihir melenakan. Iklan dalam pelbagai bentuk memiliki jurus-jurus ampuh untuk transmisi pesan dengan tendensi-tendensi imperatif. Iklan lalu lenggak-lenggok dalam mekanisme hidup secara individual dan kolektif.
Ilmu iklan jadi menu besar abad XX. Studi mengenai iklan dan pembacaan terhadap transformasi kehidupan menunjukkan konstruksi tak selesai. Iklan adalah tanda-tanda zaman mulai dari perkara sepele sampai kekuasaan. Tanda-tanda zaman ada di pelbagai titik dengan intensitas tinggi untuk ikut menentukan nasib dunia. Iklan adalah penguasa.
Iklan besar abad XX adalah demokrasi. Iklan dalam pelbagai bentuk diciptakan dan disebarkan untuk membuat pelbagai negeri menganut demokrasi. Iklan demokrasi disebarkan secara halus dan kasar untuk membuat homogenisasi dan pengendalian terpusat. Iklan ini terkadang menampilkan wajah optimis tapi mengusung tragedi-tragedi menyakitkan. Iklan jadi tanda untuk perubahan zaman.
Indonesia merayakan iklan itu mulai abad XIX melalui penerbitan pers di Jawa. Iklan mendominasi halaman-halaman surat kabar untuk memberi informasi pada publik mengenai barang atau jasa. Iklan jadi ruh untuk surat kabar. Bedjo Riyanto (2000) dalam Iklan Surat Kabar dan Perubahan Masyarakat di Jawa Masa Kolonial: 1870-1915 memberi konklusi tentang efek iklan: (1) periklanan dan perkembangan perkotaan modern di Jawa; (2) Periklanan dan modernisasi gaya hidup masyarakat perkotaan di Jawa; (3) periklanan dan perkembangan kesehatan masyarakat di Jawa; (4) periklanan, hiburan, rekreasi; (5) periklanan, industri, penerbitan, dan kesusastraan.
Iklan adalah rezim tak terkalahkan sejak modernitas mendapatkan amin dari publik. Iklan sebagai juru bicara membuat tatanan hidup bisa teramalkan dan terarahkan. Rezim iklan pun semakin intensif lenggak-lenggok dari jagad sakral sampai jagad profan. Iklan menjelma doa, ibadah, kebaktian, atau iman. Iklan menjelma kedipan mata, hembusan nafas, atau sentuhan. Rezim iklan jadi panglima “abad yang berlari” atau “dunia yang tunggang-langgang.”
Rezim iklan saat ini jadi aurat dan aura untuk Indonesia. Iklan-iklan komersial mendapati penggenapan dengan iklan-iklan politik. Kalkulasi ekonomi dan kalkulasi politik jadi pertaruhan untuk permainan modal dan lakon kekuasaan. Publik tanpa kenal lelah mendapati iklan sebagai ritual dan doa-doa berserakan di jalan, televisi, koran, pohon, atau radio. Hari-hari dijalani dengan imperatif iklan. Publik seperti hendak ditaklukkan dengan ibadah iklan.
Iklanisme jadi ideologi tanpa interupsi. Negara dengan takzim merayakan iklanisme untuk membuat dan mendesain tata kehidupan individu dan kolektif. Negara ini adalah negara dari pahala iklan. Negara takluk oleh iklan sebagai pemasok modal untuk operasionalisasi pelbagai sistem kehidupan. Pemilik modal dengan iklan membuat perjanjian suci untuk kalkulasi ekonomi dan politik.
Mekanisme negara iklan itu eksplisit. Iklanisme pun disebarkan dengan utopia untuk melenakan publik. Penguasa meminta iman dan amin dari publik dengan pamrih eksistensi negara ditentukan oleh iklan. Kota-kota pun riuh dengan iklan dan sirkulasi modal. Iklan meresap dan menjelma ruh kota untuk perubahan-perubahan mengejutkan tapi kadang kecut dan luput. Kota-kota jadi homogen karena negara mengeluarkan instruksi atas nama iklanisme.
Polemik iklan politik adalah contoh kerepotan dalam ibadah politik. Iklan-iklan itu jadi sambungan dari iklan demokrasi yang mengatasnamakan takdir dunia. Demokrasi pun dijajakan dengan pertarungan sengit melalui jurus-jurus iklan. Kebohongan dan godaan menjadi rumus untuk pelanggengan rezim iklan dengan pamrih politik. Modal besar untuk iklan tentu diasumsikan bakal menuai panen besar.
Iklan politik rentan dengan konflik. Situasi ini terus terjadi di negara ini tanpa ada pertobatan. Iklan sesak dengan klaim. Iklan mengandung birahi untuk menaklukkan atas nama pembodohan massa. Iklan merengek minta iman dan amin. Iklan politik memang jadi lakon getir untuk negara ini tanpa memiliki malu. Ketelanjangan, aib, dan luka terus dijajakan untuk membuat rezim iklan jadi tuan negara.
Orang sakit, sekarat, miskin, luka, atau merana justru mendapati obat iklan politik. Sekolah ambruk, jalan rusak, udara kotor, banjir, atau longsor justru didoakan dengan iklan. Pendidikan amburadul, birokrasi macet, keamanan jebol, korupsi jadi wabah, atau kekerasan merebak justru dikeruhkan dengan iklan. Negara ini memang pemuja iklan dan cinta mati pada iklan.
Para aktor memiliki mantra dalam iklan dengan godaan-godaan basi. Mantra itu disebarkan dengan spirit seperti menunaikan ibadah untuk mencari berkah. Aktor politik mungkin memang abai bahwa iklan itu adalah kutukan untuk membuat zaman jadi cerewet tapi hilang makna. Iklan mungkin bakal mengarah sebagai kutukan zaman dengan penciptaan kiamat-kiamat kecil. Kutukan ini justru terus dirayakan seperti kemenangan hidup. Barangkali orang tak sekadar menerima kutukan tapi terlanjur mencintai kutukan: amor fati. Tragis.
Dimuat di Kompas Jateng (21 Maret 2oo9)
Kamis, 16 April 2009
Pariwisata Etnis di Solo
Bandung Mawardi
Dinas Pariwisata Kota Solo pada awal tahun ini melaporkan bahwa selama tahun 2008 terjadi peningkatan agak siginifikan dalam jumlah kunjungan wisatawan di Kota Solo. Kunjungan wisatawan asing pada tahun 2008 jumlahnya 13.859 dan wisatawan domestik jumlahnya 1.029.003. Jumlah itu meningkat dibandingkan dengan laporan untuk tahun 2007. Wisatawan asing jumlahnya 11.922 dan wisatawan domestic 960.625. Peningkatan tersebut tentu menunjukkan kerja keras dari pelbagai pihak dan dukungan dari acara-acara besar yang selama tahun 2008 diadakan di Kota Solo dalam level nasional dan internasional.
Laporan kunjungan wisatawan tahun 2008 juga menyebutkan bahwa objek kunjungan yang paling ramai adalah Pura Mangkunegaran, Kraton Surakarta, dan Museum Batik Kuno. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Solo identik dengan pengembangan pariwisata etnis. Pengembangan ini sudah menjadi konsekuensi karena Kota Solo kurang memiliki sumber daya alam sebagai potensi pariwisata.
Pariwisata memang menjadi perkara besar untuk promosi, pendapatan, dan pencitraan kota. Pariwisata identik dengan sistem dan mekanisme yang melibatkan pelbagai kepentingan dan pengharapan. Kota Solo membutuhkan sistem dan mekanisme pariwisata untuk eksis dan menguatkan harga diri dalam level nasional dan internasional. Pariwisata adalah perkara penting dan menentukan konstruksi Kota Solo yang memiliki acuan dan potensi sejarah dan kebudayaan dengan orientasi besar untuk menguatkan eksistensi dan mengangkat citra kota.
Pamrih pariwisata
Pamrih eksplisit dari pariwisata niscaya berurusan dengan kompensasi untuk pendapatan. Dinas Pariwisata Kota Solo mengakui bahwa pariwisata niscaya terkait dengan persoalan PAD (Pemasukan Asli Daerah), apresiasi kesenian, unsur-unsur kultural, dan citra kota. Pariwisata bisa memainkan peran yang realistis untuk menguatkan citra Solo sebagai kota budaya dengan menimbulkan efek positif dan konstruktif
Dalil pariwisata harus mempertimbangkan aspek kultural, sejarah, ekonomi, pendidikan, dan politik. Pertimbangan-pertimbangan itu mesti melibatkan pelbagai pihak yang memiliki otoritas dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata kota: pemerintah kota, dinas pariwisata, pengusaha, pengelola hotel, pengelola biro perjalanan, atau pihak-pihak lain. Penentuan kebijakan pariwisata tentu membutuhkan keterlibatan dan partisipasi dari pihak-pihak yang memiliki pemikiran-pemikiran kritis dan konstruktif. Pihak-pihak itu antara lain: seniman, intelektual, budayawan, ahli sejarah, arsitek, pengamat kota, sosiolog, dan lain-lain.
Pariwisata adalah perkara besar yang terkadang melahirkan optimisme dan pesimisme. Slogan-slogan diciptakan untuk promosi pariwisata dengan mengambil ikon-ikon kultural-historis. Ekspresi-ekspresi kesenian tradisional menjadi potensi dan komoditi yang berada dalam kepentingan pariwisata. Acara-acara besar, massal, sensasional, dan kontroversial diadakan untuk kepentingan menarik perhatian dan meningkatkan kunjungan dalam pariwisata kota. optimsime dan pesimisme terhadap pariwisata di Kota Solo itu ada karena perbedaan kentara antara idealisasi dan realisasi.
Pariwisata etnis
Walikota Joko Widodo berulang kali menyampaikan bajwa Kota Solo tidak memiliki sumber daya alam sebagai basis pertumbuhan kota, tetapi Kota Solo memiliki potensi besar dalam budaya. Potensi dan kawasan budaya adalah kunci untuk membuat Kota Solo memiliki denyut dan gairah untuk perubahan. Potensi dan kawasan budaya itu merupakan tantangan untuk Kota Solo agar bisa melakukan persaingan yang kompetitif dengan kota-kota lain.
Kenyataan itu tentu memberi kesadaran pada Pemkot Solo untuk mengembangan desain pariwisata etnis. Pariwisata etnis ini identik dengan menu-menu seni dan budaya sebagai manifestasi khazanah kekayaan kota. pengembangan pariwisata etnis sebenarnya mencakup pelbagai sisi dalam penentuan target dari masalah ekonomi (pendapatan) samapai pelestarian asset atau potensi seni, budaya, dan sejarah.
Keyes dan van Berghe (1984) mengartikan pariwisata etnis sebagai pariwisata dengan atraksi primer yakni keeksotisan budaya penduduk kota dengan pelbagai artefak (pakaian, arsitektur, teater, musik, tari). Pariwisata etnis memiliki mekanisme transaksi secara simbolis dan riil. Suguhan dalam bentuk pengalaman eksotis budaya dan seni pertunjukkan memungkinkan keterlibatan pelaku pariwisata dalam memberikan kompensasi dalam dalil pariwisata.
Potensi seni dan budaya di Kota Solo jelas menjadi modal untuk pengembangan pariwisata etnis. Keberadaan Balekambang, Mangkunagaran, Kraton Surakarta, Kampung Batik Kauman dan Laweyan, Museum Batik Kuno, dan lain-lain adalah tawaran menggoda untuk pariwisata etnis. Potensi-potensi itu dapat jadi ancangan untuk menciptakan desain pariwisata etnis yang konstuktif dan kontributif. Tawaran itu mestinya tidak sekadar dengan pamrih pendapat tapi juga harus ada orientasi substantif untuk pengembangan dan apresiasi seni dan budaya di Kota Solo.
Soedarsono (1989) mengungkapkan bahwa relasi atau simbiosis seni tradisional Jawa dengan industri pariwisata terbagi dalam tiga kategori: (1) pertunjukan kemasan murni yang harus dinikmati secara sungguh-sungguh; (2) pertunjukan sebagai pelengkap acara santap malam; (3) pertunjukan yang hanya dimaksudkan sebagai pemberi suasana kejawaan bagi para tamu atau turis. Kategori-kategori itu fleksibel dalam konteks seni dan industri pariwisata.
Pariwisata etnis di Kota Solo memungkinkan untuk memberi menu unggulan seni pertunjukan tradisional sebagai produk seni dan pariwisata. Potensi itu memang rentan dengan kerancuan antara ekspresi seni, apresiasi, atau pariwisata. Kerentanan itu justru menjadi tantangan dan realisasi pemenuhan pengembangan seni tanpa harus terkooptasi oleh industri pariwisata.
Catatan-catatan yang mesti menjadi pemikiran serius adalah pengelolaan pelbagai seni pertunjukan tradisional modern dengan manajemen profesional. Pemeliharaan dan pengembangan ruang-ruang historis-budaya pun harus mendapatkan dana dan tenaga-tenaga profesional. Promosi internal tentu menjadi acuan untuk pengembangan pariwisata dalam bentuk apresiasi masyarakat Solo. Apresiasi itu menjadi indikasi keberlangsungan seni sebagai manifestasi kebudayaan. Pariwisata etnis sebagai kolaborasi produktif tentu menjadi tantangan dan harapan untuk membuktikan Kota Solo agar memiliki pamor dan kekuatan dibandingkan dengan kota-kota lain. Begitu.
Dimuat di Suara Merdeka (19 Maret 2oo9)
Dinas Pariwisata Kota Solo pada awal tahun ini melaporkan bahwa selama tahun 2008 terjadi peningkatan agak siginifikan dalam jumlah kunjungan wisatawan di Kota Solo. Kunjungan wisatawan asing pada tahun 2008 jumlahnya 13.859 dan wisatawan domestik jumlahnya 1.029.003. Jumlah itu meningkat dibandingkan dengan laporan untuk tahun 2007. Wisatawan asing jumlahnya 11.922 dan wisatawan domestic 960.625. Peningkatan tersebut tentu menunjukkan kerja keras dari pelbagai pihak dan dukungan dari acara-acara besar yang selama tahun 2008 diadakan di Kota Solo dalam level nasional dan internasional.
Laporan kunjungan wisatawan tahun 2008 juga menyebutkan bahwa objek kunjungan yang paling ramai adalah Pura Mangkunegaran, Kraton Surakarta, dan Museum Batik Kuno. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Solo identik dengan pengembangan pariwisata etnis. Pengembangan ini sudah menjadi konsekuensi karena Kota Solo kurang memiliki sumber daya alam sebagai potensi pariwisata.
Pariwisata memang menjadi perkara besar untuk promosi, pendapatan, dan pencitraan kota. Pariwisata identik dengan sistem dan mekanisme yang melibatkan pelbagai kepentingan dan pengharapan. Kota Solo membutuhkan sistem dan mekanisme pariwisata untuk eksis dan menguatkan harga diri dalam level nasional dan internasional. Pariwisata adalah perkara penting dan menentukan konstruksi Kota Solo yang memiliki acuan dan potensi sejarah dan kebudayaan dengan orientasi besar untuk menguatkan eksistensi dan mengangkat citra kota.
Pamrih pariwisata
Pamrih eksplisit dari pariwisata niscaya berurusan dengan kompensasi untuk pendapatan. Dinas Pariwisata Kota Solo mengakui bahwa pariwisata niscaya terkait dengan persoalan PAD (Pemasukan Asli Daerah), apresiasi kesenian, unsur-unsur kultural, dan citra kota. Pariwisata bisa memainkan peran yang realistis untuk menguatkan citra Solo sebagai kota budaya dengan menimbulkan efek positif dan konstruktif
Dalil pariwisata harus mempertimbangkan aspek kultural, sejarah, ekonomi, pendidikan, dan politik. Pertimbangan-pertimbangan itu mesti melibatkan pelbagai pihak yang memiliki otoritas dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata kota: pemerintah kota, dinas pariwisata, pengusaha, pengelola hotel, pengelola biro perjalanan, atau pihak-pihak lain. Penentuan kebijakan pariwisata tentu membutuhkan keterlibatan dan partisipasi dari pihak-pihak yang memiliki pemikiran-pemikiran kritis dan konstruktif. Pihak-pihak itu antara lain: seniman, intelektual, budayawan, ahli sejarah, arsitek, pengamat kota, sosiolog, dan lain-lain.
Pariwisata adalah perkara besar yang terkadang melahirkan optimisme dan pesimisme. Slogan-slogan diciptakan untuk promosi pariwisata dengan mengambil ikon-ikon kultural-historis. Ekspresi-ekspresi kesenian tradisional menjadi potensi dan komoditi yang berada dalam kepentingan pariwisata. Acara-acara besar, massal, sensasional, dan kontroversial diadakan untuk kepentingan menarik perhatian dan meningkatkan kunjungan dalam pariwisata kota. optimsime dan pesimisme terhadap pariwisata di Kota Solo itu ada karena perbedaan kentara antara idealisasi dan realisasi.
Pariwisata etnis
Walikota Joko Widodo berulang kali menyampaikan bajwa Kota Solo tidak memiliki sumber daya alam sebagai basis pertumbuhan kota, tetapi Kota Solo memiliki potensi besar dalam budaya. Potensi dan kawasan budaya adalah kunci untuk membuat Kota Solo memiliki denyut dan gairah untuk perubahan. Potensi dan kawasan budaya itu merupakan tantangan untuk Kota Solo agar bisa melakukan persaingan yang kompetitif dengan kota-kota lain.
Kenyataan itu tentu memberi kesadaran pada Pemkot Solo untuk mengembangan desain pariwisata etnis. Pariwisata etnis ini identik dengan menu-menu seni dan budaya sebagai manifestasi khazanah kekayaan kota. pengembangan pariwisata etnis sebenarnya mencakup pelbagai sisi dalam penentuan target dari masalah ekonomi (pendapatan) samapai pelestarian asset atau potensi seni, budaya, dan sejarah.
Keyes dan van Berghe (1984) mengartikan pariwisata etnis sebagai pariwisata dengan atraksi primer yakni keeksotisan budaya penduduk kota dengan pelbagai artefak (pakaian, arsitektur, teater, musik, tari). Pariwisata etnis memiliki mekanisme transaksi secara simbolis dan riil. Suguhan dalam bentuk pengalaman eksotis budaya dan seni pertunjukkan memungkinkan keterlibatan pelaku pariwisata dalam memberikan kompensasi dalam dalil pariwisata.
Potensi seni dan budaya di Kota Solo jelas menjadi modal untuk pengembangan pariwisata etnis. Keberadaan Balekambang, Mangkunagaran, Kraton Surakarta, Kampung Batik Kauman dan Laweyan, Museum Batik Kuno, dan lain-lain adalah tawaran menggoda untuk pariwisata etnis. Potensi-potensi itu dapat jadi ancangan untuk menciptakan desain pariwisata etnis yang konstuktif dan kontributif. Tawaran itu mestinya tidak sekadar dengan pamrih pendapat tapi juga harus ada orientasi substantif untuk pengembangan dan apresiasi seni dan budaya di Kota Solo.
Soedarsono (1989) mengungkapkan bahwa relasi atau simbiosis seni tradisional Jawa dengan industri pariwisata terbagi dalam tiga kategori: (1) pertunjukan kemasan murni yang harus dinikmati secara sungguh-sungguh; (2) pertunjukan sebagai pelengkap acara santap malam; (3) pertunjukan yang hanya dimaksudkan sebagai pemberi suasana kejawaan bagi para tamu atau turis. Kategori-kategori itu fleksibel dalam konteks seni dan industri pariwisata.
Pariwisata etnis di Kota Solo memungkinkan untuk memberi menu unggulan seni pertunjukan tradisional sebagai produk seni dan pariwisata. Potensi itu memang rentan dengan kerancuan antara ekspresi seni, apresiasi, atau pariwisata. Kerentanan itu justru menjadi tantangan dan realisasi pemenuhan pengembangan seni tanpa harus terkooptasi oleh industri pariwisata.
Catatan-catatan yang mesti menjadi pemikiran serius adalah pengelolaan pelbagai seni pertunjukan tradisional modern dengan manajemen profesional. Pemeliharaan dan pengembangan ruang-ruang historis-budaya pun harus mendapatkan dana dan tenaga-tenaga profesional. Promosi internal tentu menjadi acuan untuk pengembangan pariwisata dalam bentuk apresiasi masyarakat Solo. Apresiasi itu menjadi indikasi keberlangsungan seni sebagai manifestasi kebudayaan. Pariwisata etnis sebagai kolaborasi produktif tentu menjadi tantangan dan harapan untuk membuktikan Kota Solo agar memiliki pamor dan kekuatan dibandingkan dengan kota-kota lain. Begitu.
Dimuat di Suara Merdeka (19 Maret 2oo9)
Wayang dan Satire Politik
Bandung Mawardi
Politik di Indonesia memiliki seribu pintu untuk pergulatan tafsir dalam tegangan idealitas dan realitas. Rezim-rezim kekuasaan di Indonesia memiliki jejak kentara dalam historisitas kekuasaan Jawa. Pembaca dan penafsir politik Indonesia bisa gairah dan lelah untuk mengurusi politik melalui jejak-jejak kekuasaan Jawa. Jejak-jejak itu mengalami metamorfosis atau pemutakhiran sesuai dengan arus takdir jaman.
Esai-esai Benedict Anderson (1966 dan 1972) dengan kritis mengabarkan bahwa konstruksi politik Indonesia mengacu pada Jawa. Realisasi paham kekuasaan Jawa tampak eksplisit dalam pemunculan aktor, kesadaran panggung, permainan lakon, atau permainan bahasa politik. Anderson mengakui ada kerepotan epistemologis untuk membaca dan memahami konsep kekuasaan Jawa. Kerepotan itu pun sampai pada penemuan desain esoteris dan eksoteris kekuasaan Jawa melalui mitos, sastra, bahasa, seni, mistik, dan politik.
Wayang menempati peran penting dalam lakon kekuasaan Jawa sebagai kiblat atau referensi politik Indonesia. Wayang adalah jagad kompleks untuk mendedah sekian idealitas dan realitas hidup manusia. Politik menjadi bab primer dalam wayang dengan pelbagai tafsir dan realisasi. Wayang itu politik. Pembacaan dan penafsiran atas wayang dalam ranah politik memang kerap mengejutkan tapi itu kelumrahan dalam biografi politik Indonesia.
Wayang politik
Wayang itu politik menemukan pengesahan dalam proses kreatif dan laku politik Noto Soeroto. Penyair dan aktor politik ini memiliki pergulatan intensif dalam jagad wayang untuk mengartikulasikan pandangan politik pada awal abad XX. Noto Soeroto adalah penyair Jawa tapi menuliskan puisi dengan bahasa Belanda. Penyair ini merupakan cucu Sri Pakualam V dan aktor pergerakan politik pada masa kolonialisme. Noto Soeroto tercatat pernah menjadi ketua Indische Vereeniging (1911).
Kitab puisi puncak dari Noto Soeroto terbit tahun 1931 dengan judul Wayang-liederen (Dendang Wayang). Kitab ini telah diterjemahkan dalam pelbagai bahasa: Prancis, Inggris, Jerman, dan Indonesia. Kitab puisi Wayang-liederen menjadi bukti bahwa wayang adalah kebun persemaian untuk politik dalam konstruksi religius-mistik dalam latar penjajahan Belanda di Indonesia. Kitab itu melahirkan curiga dari Belanda atas kesadaran nasionalisme dan pencanggihan tradisi politik Jawa dalam wayang. Noto Soeroto mahfum bahwa wayang adalah pengucapan fasih untuk mengungkapkan seribu satu perkara kehidupan. Rosa M.T. Kerdjik (2002) menyebutkan bahwa wayang adalah katalogus hidup bagi orang Jawa. Politik menjadi bab penting dan menentukan.
Wayang dengan kerimbunan simbolisme membuat pelbagai perkara sanggup diartikulasikan dengan multiperspektif dan multitafsir. Simbolisme itu kunci eksistensi dan esensi wayang. Simbolisme kerap jadi bayang-bayang dalam tafsir dan tak tuntas dalam ikhtiar penemuan relevansi. Wayang sebagai kebun persemaian politik pun jadi referensi belum usai untuk aktor-aktor politik dan tukang tafsir politik.
Noto Soeroto dalam Wayang-liederen mengungkapkan: “Setiap ksatria merupakan raksasa bagi yang lain dan setiap raksasa karena perbuatannya sama dengan ksatria.” Satire ini merepresentasikan bahwa lakon politik mengandung paradoks, ambiguitas, dilematis, ambivalen, dan kontradiktif. Aktor politik dengan acuan identifikasi dalam tokoh-tokoh wayang kerap membuat lakon politik berada dalam samar atau ambang batas. Wayang sebagai referensi politik pun memberikan kunci-kunci untuk membuka tabir dan mewartakan makna simbolisme untuk estetisasi politik atau politisasi estetik.
Tamsil wayang
Identifikasi pada tokoh wayang merupakan jalan terjal atau labirin untuk aktor politik dalam mengonstruksi diri dengan sekian pamrih dan risiko. Proses identifikasi memang tak bisa komprehensif karena norma-norma realatif dalam wayang. Absolutisme hampir tak mungkin ada dalam proses identifikasi. Satire dari Noto Soeroto itu menjadi contoh atas operasionalisasi dan kodrat wayang. Satire itu mendapati contoh puncak dalam dilema untuk memberi tafsir dan vonis atas tiga tokoh dalam wayang: Patih Suwanda, Kumbakarna, dan Adipati Karna.
Dilema tiga tokoh itu diungkapkan dengan estetis oleh Mangkunegara IV (1809-1881) dalam Serat Tripama (Tiga Tamsil). Siapa ksatria, pahlawan, dan pengkhianat? Pertanyaan pelik ini susah mendapati jawaban paripurna. Patih Suwanda adalah tokoh pandai, berani, dan menepati sifat keturunan orang utama. Kumbakarna adalah raksasa, memiliki sifat-sifat utama, menepati janji ksatria, dan pembela negara. Karna adalah ksatria, sadar balas budi, dan berani. Identifikasi sifat-sifat itu mengandung pertentangan ketika ada perbandingan dari perspektif berlawanan.
Mangkunegara IV menuliskan: Katri mangka sudarsaneng Jawi, pantes lamun sagung pra prawira, amirita sakadare, ing lalabuhanipun, aja kongsi mbuwang palupi, manawa tibeng nistha, ina esthinipun, sanadyan tekading buta, tan prabeda budi panduming dumadi, marsudi in kotaman (Tiga pahlawan itu menjadi teladan orang Jawa, pantas untuk semua perwira, mengambil mereka sebagai teladan, mengenai jasa dan bekti, jangan membuang teladan, nanti bisa jatuh jadi hina, rendah keinginan atau cita-cita, raksasa pun tidak berbeda dalam ikhtiar memenuhi takdir sebagai makhluk dengan sifat-sifat utama).
Patih Suwanda, Kumbakarna, dan Karna adalah aktor dalam lakon politik besar. Mereka diidentikkan sebagai pahlawan sesuai dengan kriteria-kriteria dalam konteks ksatria (militer) dan politik. Vonis itu bakal dilematis ketika dihadapkan dengan etika normatif. Kumbakarna adalah raksasa dari Ngalengka dan setia pada Rahwana ketika perang melawan Rama. Karna lawan tanding dengan saudara sendiri di kubu Pandawa. Tokoh atau aktor selalu dihadapkan pada pilihan dan konsekuensi. Dilema itu menjadi tanda tanya dan tanda seru untuk membaca lakon politik dalam wayang dan lakon politik Indonesia.
Aktor politik ideal adalah aktor tulen dan istiqomah dalam pengabdiam atas nama kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Aktor pun rentan untuk oportunis dan pragmatis. Pilihan-pilihan dalam lakon membuat aktor membuat kalkulasi atau penilaian objektif-subjektif untuk pertaruhan harga diri atau pamrih. Tokoh-tokoh wayang menjalani lakon dalam tegangan takdir dan kehendak bebas. Takdir menjadi kecenderungan besar karena ada anutan untuk mengisahkan hidup dalam dikotomi atau oposisi biner. Takdir itu tak bisa dikatakan mutlak sebagai fatalisme.
Banalitas wayang
Wayang sampai hari ini belum usai jadi referensi. Representasi jagad wayang dalam politik Indonesia mutakhir tampak dalam bahasa. Benedict Anderson (1966) mencatat bahwa bahasa politik Indonesia ramai dengan pemakaian istilah dari jagad pewayangan: dalang, mendalangi, lakon, gara-gara, perang tanding, jejer, atau Bratayuda. Bahasa-bahasa itu jadi imaji politik untuk memberi narasi atas tokoh dan peristiwa. Bahasa politik itu memiliki acuan dan efek dalam melenakan atau memprovokasi publik. Bahasa jadi penentu untuk legitimasi aktor politik dalam memainkan peran sesuai kompetensi dan penciptaan imaji.
Wayang pun jadi alat dan juru bicara politik. sejarah Orde Lama dan Orde Baru membuktikan bahwa wayang sanggup melegitimasi penguasa atau aktor politik. Pertunjukan wayang diintervensi dengan pesan-pesan politik. laku estetika menjelma menjadi laku politis karena pertunjukkan wayang ditundukkan oleh kekuasaan atau uang. Wayang sebagai tontonan dan tuntunan tak bersih dari politik. Aktor-aktor politik pun fasih mengucapkan khotbah-khotbah dari jagad wayang dan melakukan identifikasi diri pada tokoh-tokoh pilihan.
Wayang terus mendapati babak sambungan dalam lakon politik mutakhir. Dalang mulai melakukan metamorfosa menjadi aktor politik. Para aktor politik menjelma jadi dalang di parlemen, partai politik, atau institusi negara. Lakon politik pun ramai dengan imaji-imaji wayang. Simbolisme mengalami pembesaran dan pelipatgandaan dalam transaksi politik. Banalitas wayang jadi rasionalisasi untuk hasrat kekuasaan dan pencapaian utopia politik. Wayang menjelma godaan untuk aktor-aktor menciptakan lakon politik. Wayang belum usai dieksplorasi dan dieksploitasi. Begitukah?
Dimuat di Suara Merdeka (15 Maret 2oo9)
Politik di Indonesia memiliki seribu pintu untuk pergulatan tafsir dalam tegangan idealitas dan realitas. Rezim-rezim kekuasaan di Indonesia memiliki jejak kentara dalam historisitas kekuasaan Jawa. Pembaca dan penafsir politik Indonesia bisa gairah dan lelah untuk mengurusi politik melalui jejak-jejak kekuasaan Jawa. Jejak-jejak itu mengalami metamorfosis atau pemutakhiran sesuai dengan arus takdir jaman.
Esai-esai Benedict Anderson (1966 dan 1972) dengan kritis mengabarkan bahwa konstruksi politik Indonesia mengacu pada Jawa. Realisasi paham kekuasaan Jawa tampak eksplisit dalam pemunculan aktor, kesadaran panggung, permainan lakon, atau permainan bahasa politik. Anderson mengakui ada kerepotan epistemologis untuk membaca dan memahami konsep kekuasaan Jawa. Kerepotan itu pun sampai pada penemuan desain esoteris dan eksoteris kekuasaan Jawa melalui mitos, sastra, bahasa, seni, mistik, dan politik.
Wayang menempati peran penting dalam lakon kekuasaan Jawa sebagai kiblat atau referensi politik Indonesia. Wayang adalah jagad kompleks untuk mendedah sekian idealitas dan realitas hidup manusia. Politik menjadi bab primer dalam wayang dengan pelbagai tafsir dan realisasi. Wayang itu politik. Pembacaan dan penafsiran atas wayang dalam ranah politik memang kerap mengejutkan tapi itu kelumrahan dalam biografi politik Indonesia.
Wayang politik
Wayang itu politik menemukan pengesahan dalam proses kreatif dan laku politik Noto Soeroto. Penyair dan aktor politik ini memiliki pergulatan intensif dalam jagad wayang untuk mengartikulasikan pandangan politik pada awal abad XX. Noto Soeroto adalah penyair Jawa tapi menuliskan puisi dengan bahasa Belanda. Penyair ini merupakan cucu Sri Pakualam V dan aktor pergerakan politik pada masa kolonialisme. Noto Soeroto tercatat pernah menjadi ketua Indische Vereeniging (1911).
Kitab puisi puncak dari Noto Soeroto terbit tahun 1931 dengan judul Wayang-liederen (Dendang Wayang). Kitab ini telah diterjemahkan dalam pelbagai bahasa: Prancis, Inggris, Jerman, dan Indonesia. Kitab puisi Wayang-liederen menjadi bukti bahwa wayang adalah kebun persemaian untuk politik dalam konstruksi religius-mistik dalam latar penjajahan Belanda di Indonesia. Kitab itu melahirkan curiga dari Belanda atas kesadaran nasionalisme dan pencanggihan tradisi politik Jawa dalam wayang. Noto Soeroto mahfum bahwa wayang adalah pengucapan fasih untuk mengungkapkan seribu satu perkara kehidupan. Rosa M.T. Kerdjik (2002) menyebutkan bahwa wayang adalah katalogus hidup bagi orang Jawa. Politik menjadi bab penting dan menentukan.
Wayang dengan kerimbunan simbolisme membuat pelbagai perkara sanggup diartikulasikan dengan multiperspektif dan multitafsir. Simbolisme itu kunci eksistensi dan esensi wayang. Simbolisme kerap jadi bayang-bayang dalam tafsir dan tak tuntas dalam ikhtiar penemuan relevansi. Wayang sebagai kebun persemaian politik pun jadi referensi belum usai untuk aktor-aktor politik dan tukang tafsir politik.
Noto Soeroto dalam Wayang-liederen mengungkapkan: “Setiap ksatria merupakan raksasa bagi yang lain dan setiap raksasa karena perbuatannya sama dengan ksatria.” Satire ini merepresentasikan bahwa lakon politik mengandung paradoks, ambiguitas, dilematis, ambivalen, dan kontradiktif. Aktor politik dengan acuan identifikasi dalam tokoh-tokoh wayang kerap membuat lakon politik berada dalam samar atau ambang batas. Wayang sebagai referensi politik pun memberikan kunci-kunci untuk membuka tabir dan mewartakan makna simbolisme untuk estetisasi politik atau politisasi estetik.
Tamsil wayang
Identifikasi pada tokoh wayang merupakan jalan terjal atau labirin untuk aktor politik dalam mengonstruksi diri dengan sekian pamrih dan risiko. Proses identifikasi memang tak bisa komprehensif karena norma-norma realatif dalam wayang. Absolutisme hampir tak mungkin ada dalam proses identifikasi. Satire dari Noto Soeroto itu menjadi contoh atas operasionalisasi dan kodrat wayang. Satire itu mendapati contoh puncak dalam dilema untuk memberi tafsir dan vonis atas tiga tokoh dalam wayang: Patih Suwanda, Kumbakarna, dan Adipati Karna.
Dilema tiga tokoh itu diungkapkan dengan estetis oleh Mangkunegara IV (1809-1881) dalam Serat Tripama (Tiga Tamsil). Siapa ksatria, pahlawan, dan pengkhianat? Pertanyaan pelik ini susah mendapati jawaban paripurna. Patih Suwanda adalah tokoh pandai, berani, dan menepati sifat keturunan orang utama. Kumbakarna adalah raksasa, memiliki sifat-sifat utama, menepati janji ksatria, dan pembela negara. Karna adalah ksatria, sadar balas budi, dan berani. Identifikasi sifat-sifat itu mengandung pertentangan ketika ada perbandingan dari perspektif berlawanan.
Mangkunegara IV menuliskan: Katri mangka sudarsaneng Jawi, pantes lamun sagung pra prawira, amirita sakadare, ing lalabuhanipun, aja kongsi mbuwang palupi, manawa tibeng nistha, ina esthinipun, sanadyan tekading buta, tan prabeda budi panduming dumadi, marsudi in kotaman (Tiga pahlawan itu menjadi teladan orang Jawa, pantas untuk semua perwira, mengambil mereka sebagai teladan, mengenai jasa dan bekti, jangan membuang teladan, nanti bisa jatuh jadi hina, rendah keinginan atau cita-cita, raksasa pun tidak berbeda dalam ikhtiar memenuhi takdir sebagai makhluk dengan sifat-sifat utama).
Patih Suwanda, Kumbakarna, dan Karna adalah aktor dalam lakon politik besar. Mereka diidentikkan sebagai pahlawan sesuai dengan kriteria-kriteria dalam konteks ksatria (militer) dan politik. Vonis itu bakal dilematis ketika dihadapkan dengan etika normatif. Kumbakarna adalah raksasa dari Ngalengka dan setia pada Rahwana ketika perang melawan Rama. Karna lawan tanding dengan saudara sendiri di kubu Pandawa. Tokoh atau aktor selalu dihadapkan pada pilihan dan konsekuensi. Dilema itu menjadi tanda tanya dan tanda seru untuk membaca lakon politik dalam wayang dan lakon politik Indonesia.
Aktor politik ideal adalah aktor tulen dan istiqomah dalam pengabdiam atas nama kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Aktor pun rentan untuk oportunis dan pragmatis. Pilihan-pilihan dalam lakon membuat aktor membuat kalkulasi atau penilaian objektif-subjektif untuk pertaruhan harga diri atau pamrih. Tokoh-tokoh wayang menjalani lakon dalam tegangan takdir dan kehendak bebas. Takdir menjadi kecenderungan besar karena ada anutan untuk mengisahkan hidup dalam dikotomi atau oposisi biner. Takdir itu tak bisa dikatakan mutlak sebagai fatalisme.
Banalitas wayang
Wayang sampai hari ini belum usai jadi referensi. Representasi jagad wayang dalam politik Indonesia mutakhir tampak dalam bahasa. Benedict Anderson (1966) mencatat bahwa bahasa politik Indonesia ramai dengan pemakaian istilah dari jagad pewayangan: dalang, mendalangi, lakon, gara-gara, perang tanding, jejer, atau Bratayuda. Bahasa-bahasa itu jadi imaji politik untuk memberi narasi atas tokoh dan peristiwa. Bahasa politik itu memiliki acuan dan efek dalam melenakan atau memprovokasi publik. Bahasa jadi penentu untuk legitimasi aktor politik dalam memainkan peran sesuai kompetensi dan penciptaan imaji.
Wayang pun jadi alat dan juru bicara politik. sejarah Orde Lama dan Orde Baru membuktikan bahwa wayang sanggup melegitimasi penguasa atau aktor politik. Pertunjukan wayang diintervensi dengan pesan-pesan politik. laku estetika menjelma menjadi laku politis karena pertunjukkan wayang ditundukkan oleh kekuasaan atau uang. Wayang sebagai tontonan dan tuntunan tak bersih dari politik. Aktor-aktor politik pun fasih mengucapkan khotbah-khotbah dari jagad wayang dan melakukan identifikasi diri pada tokoh-tokoh pilihan.
Wayang terus mendapati babak sambungan dalam lakon politik mutakhir. Dalang mulai melakukan metamorfosa menjadi aktor politik. Para aktor politik menjelma jadi dalang di parlemen, partai politik, atau institusi negara. Lakon politik pun ramai dengan imaji-imaji wayang. Simbolisme mengalami pembesaran dan pelipatgandaan dalam transaksi politik. Banalitas wayang jadi rasionalisasi untuk hasrat kekuasaan dan pencapaian utopia politik. Wayang menjelma godaan untuk aktor-aktor menciptakan lakon politik. Wayang belum usai dieksplorasi dan dieksploitasi. Begitukah?
Dimuat di Suara Merdeka (15 Maret 2oo9)
Langganan:
Postingan (Atom)