Model pendidikan di Kampung Lor

oleh: Heri Priyatmoko

Budi Santosa dalam artikelnya Pendidikan yang membudayakan (SOLOPOS, 28/4), membahas interdependensi antara kebudayaan dan pendidikan. Dia menyatakan pendidikan merupakan proses transformasi budaya, suatu proses mewariskan kebudayaan untuk generasi muda. Kebudayaan bukanlah suatu yang statis, tapi kebudayaan selalu berada dalam proses transformasi. Budaya yang tidak mengalami transformasi melalui proses pendidikan adalah budaya yang mati yang berarti pula masyarakat mati.
Dalam tulisan ini, saya ingin membedah fenomena sejarah pendidikan di Mangkunegaran yang sukses membuat masyarakatnya lebih ”hidup”. Jika sudi melacak dokumen sejarah pendidikan di Indonesia, kita bakal menemukan nama Van Deventer. Melalui esainya yang menggetarkan Een Eereschuld (Utang Kehormatan) di Majalah De Gids No 63/1899, Deventer tidak tedeng aling-aling menggugat sistem liberal dan tanam paksa (cultuurstelsel) yang menguras sumber daya alam tanah jajahan, tanpa ada imbal balik.
Lantas, dia mengusulkan kesejahteraan Hindia Belanda melalui jalur migrasi, irigasi dan edukasi. Ide itu dinilai bagus. Idenburg bersama Gubernur Jenderal van Heurtz (1904-1909) pun setuju. Tandanya sepakat pada trilogi Deventer. Akhirnya, pemerintah kolonial memberikan ruang bagi kaum bumiputra untuk duduk di bangku sekolah.
Salah satu titik di Kota Solo yang masih menyisakan artefak bangunan sekolah dan menjadi saksi sejarah kejayaan pendidikan yaitu gedung SMP 3 dan SMP 10. Tempo dulu, sekolah ini bernama Van Deventer School, yang digunakan khusus perempuan. Situs tersebut dikaji secara komprehensif, baik dari sudut pandang sejarah maupun pendekatan gender, telah berekspresi memasuki tiga dimensi ruang dan waktu (masa kolonial, kemerdekaan, sekarang).
Secara struktural, artefak ini berada pada kesatuan ekologi kultural Kampung Lor yang notabene banyak dipengaruhi unsur Barat dibandingkan tata ruang Kampung Kidul (Kasunanan). Diteliti secara fungsional, kawasan ini sejak dahulu juga sudah berfungsi sebagai tempat belajar mengajar dengan model pendidikan Barat-Timur.
Mengangkat kaum hawa
Sejarawan lokal akan tergagap ketika memilih data sejarah dan menemukan fakta bahwa Mangkunegaran yang hidup dalam himpitan kekuasaan kolonial, ternyata tetap bisa bergerak bebas memajukan sektor pendidikan rakyatnya di wilayahnya dan mengangkat derajat kaum hawa. Pada tahun 1912, Mangkunegara VII mendirikan HIS Siswa yang berlokasi di Jl Ngarsopura (kini Jl Diponegoro).
Selepas lulus HIS Siswa, anak-anak perempuan melenggang masuk ke Siswa Rini, yang bertempat di timur Pura Mangkunegaran. Isi novel sejarah Bocah Mangkunegaran meriwayatkan, perhatian Mangkunegara VII terhadap edukasi amatlah besar alias kegiatan belajar sudah kewajiban kawula. Agar tidak njomplang, Mangkunegaran pun mengembangkan kebudayaan lokal dengan membentuk Pasinaon Dalang Mangkunegaran (sekolah dalang) untuk nguri-nguri budaya Jawa.
Wasino (1996) menjelaskan, model pendidikan tata susila istana melalui sistem ngawula terhadap ”priyayi lama” hasilnya relatif statis dan menghambat kemajuan keraton. Pendidikan model Barat, menurut Mangkunegara VII, lebih progresif. Alasannya, meski hubungan guru-murid bersifat klasikal dan mata pelajaran mengarah pada duniawi, namun sekolah di Mangkunegaran tetap menerapkan nilai-nilai kebudayaan Jawa di kelas.
Hasilnya, murid berotak Barat tetapi berhati Jawa. Sebuah perpaduan yang mencengangkan Belanda kala itu. Ini di luar dugaan Belanda karena sedari awal membangun pendidikan di Hindia Belanda lantaran desakan politik etis.
Sementara di Mangkunegaran, edukasi sebagai suatu strategi dari penguasa pribumi untuk memajukan masyarakat. Rakyat cerdas merupakan aset penting. Pada tahun 1920-an, anggaran pendidikan di Hindia Belanda melorot, justru anggaran di Mangkunegaran kian ditingkatkan.
Lewat edukasi, rakyat Mangkunegaran bermobilisasi vertikal dan horizontal dalam jenjang sosial (kaya dan terpelajar). Banyak mantan murid Mangkunegaran yang moncer di tingkat nasional. Contoh, Sumartini (Kepala Perpustakaan Nasional Indonesia), Ir Sujarwo (Menteri Pertanian) dan Sri Hartinah Suharti (Ibu Tien).
Bisakah gagasan strategi kebudayaan via pendidikan di Mangkunegaran itu kembali dikeluarkan dari lemari sejarah? Mengutip Donny Gahral Adian (2007), kebudayaan dewasa ini bukan lagi puncak cipta rasa karsa manusia. Strategi kebudayaan menempatkan manusia sebagai obyek kebijakan.
Dalam kesehariannya manusia bercakap, merenung dan memaknai. Ketiganya menuntut kelonggaran ekstra dari segala patokan kebudayaan. Manusia yang bebas bukan obyek, tetapi subyek strategi kebudayaannya sendiri. Sangat wajar bila kita merindukan figur pemimpin seperti Mangkunegara VII yang menempatkan rakyat sebagai subyek strategi kebudayaan. Dalam warisan sejarah dan pemikiran lokal ini ada sejumlah etos dan nilai moral yang inheren yang seharusnya kita comot.

Dimuat di Solopos, 12 Mei 2009